 |
| RAPAT: Anggota DPRD Balangan saat berdiskusi dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) - Foto Mcb |
HABARIAJA.COM, BALANGAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, Senin (10/3/2025).
Rapat ini membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perlindungan kekayaan intelektual (KI) yang diusulkan oleh DPRD Balangan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalsel, Nuryanti Widyastuti, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto. Hadir pula Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati, serta jajaran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balangan.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Minta Perusahaan Ojek Online Memberikan THR kepada Driver
Dalam pertemuan itu, Nuryanti Widyastuti menekankan bahwa Kemenkumham terus bertransformasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, termasuk dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam memastikan regulasi yang selaras dengan kepentingan masyarakat.
Anton Edward Wardhana turut memberikan pemaparan mengenai berbagai bentuk kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Ia juga memberikan masukan terkait substansi Raperda agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA: Safari Ramadan, Wabup Balangan Sambangi Masjid Darul Ikhsan di Kecamatan Tebing Tinggi
Ketua Bapemperda DPRD Balangan, Syahbudin, menyampaikan bahwa Raperda ini bertujuan untuk melindungi karya masyarakat Balangan, baik di bidang seni, sastra, maupun teknologi.
"Peraturan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemkab Balangan juga akan memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual dan memberikan apresiasi kepada warga yang aktif dalam mengelola kekayaan intelektual," ujarnya.
Raperda ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif serta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan inovator di Kabupaten Balangan.
Sumber: Info publik