 |
| RAPAT: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BALANGAN - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Senin (17/3/2025) di Aula I Bapperida Balangan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun 2026.
BACA JUGA: Jaga Ketahanan Energi Jelang Lebaran, Pertamina Patra Niaga Aktifkan Satgas Rafi 2025
Turut berhadir Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Balangan, Ir Tuhalus, Ketua DPRD Balangan, Hj Linda Wati beserta jajaran, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Balangan, organisasi, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Balangan.
Kepala Bapperida Balangan, Rakhmadi Yusni menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026.
“Hari ini sampai pada tahapan Forum Konsultasi Publik yang sebelumnya adalah Musrenbang Kecamatan dan Desa. Tahapan ini masih panjang sampai menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2026,” jelasnya.
Rakhmadi menyebutkan, tahapan selanjutnya usai FKP ini adalah Forum Lintas SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten Balangan yang rencananya akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret.
Berbagai topik dibahas dalam FKP ini, salah satunya sektor pertambangan dan penggalian yang mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan.
Rakhmadi mengatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengantisipasi hal tersebut karena sektor pertambangan dan penggalian memiliki batas dan bisa habis.
“Kalau tidak kita antisipasi, maka akan terbengkalai dan berdampak pada PDRB Kabupaten Balangan juga,” ujarnya.
Terdapat beberapa solusi yang disampaikan dalam FKP ini, Rakhmadi menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan salah satu solusi terkait hal tersebut.
“Hilirisasi terhadap sektor-sektor yang unggulan yang ada di Kabupaten Balangan, misalnya pertanian ataupun perkebunan,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Balangan, Ir Tuhalus menyampaikan bahwa FKP ini merupakan tahapan awal untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Apapun yang menjadi harapan pemerintah pusat, itu kita dukung meskipun ada lokalisasi yang kita prioritaskan, sehingga tidak ada bersinggungan antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Program kita akan bersinergi, baik untuk provinsi maupun pusat
Tuhalus berharap, dengan banyaknya pembahasan yang dilakukan melalui kegiatan ini dapat menyamakan persepsi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Balangan tahun 2026. (rz/ak)