 |
| RESES: Reses ini merupakan titik ke-11 dari total 16 titik yang dijadwalkan - Foto Dok Hum |
HABARIAJA.COM, TANAH BUMBU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Alpiya Rakhman, S.E., M.M., kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses Masa Sidang I Tahun 2025. Kali ini, ia mengunjungi Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (6/2/2025).
Reses ini merupakan titik ke-11 dari total 16 titik yang dijadwalkan. Salah satu keluhan utama yang disampaikan warga adalah terkait drainase yang sudah tidak berfungsi maksimal akibat perluasan jalan desa.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin Terpilih Siapkan Strategi Penanganan Sampah
Warga mengungkapkan bahwa saat hujan dengan curah tinggi, air kerap meluap karena saluran drainase yang tersumbat dan tidak mampu menampung aliran air dengan baik.
“Kami khawatir setiap musim hujan datang, air sering meluap ke jalan dan permukiman karena drainase yang ada sudah tidak mampu menampung air seperti dulu. Kami berharap ada solusi agar saluran air bisa kembali berfungsi dengan baik,” ujar warga setempat.
Selain itu, warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani karet dan sawit mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Mereka berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi agar hasil panen lebih optimal.
Menanggapi hal ini, Alpiya Rakhman berkomitmen untuk segera mengoordinasikan aspirasi warga dengan dinas terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Soal drainase, kami akan berkoordinasi dengan Dinas terkait agar dilakukan evaluasi dan perbaikan yang dibutuhkan. Sementara terkait pupuk subsidi bagi petani karet dan sawit, kami akan mengupayakan agar alokasinya lebih tepat sasaran serta memastikan distribusinya tidak terkendala,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan permasalahan yang dihadapi agar pemerintah dan DPRD dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan warga.
Reses ini terus berlanjut ke desa selanjutnya guna memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat terserap dan diperjuangkan dengan baik di tingkat provinsi.
Rilis: Hum/ak